A Tata Cara Pengelolaan. Pengelolaan dana BOS Reguler pada Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengelolaan dana BOS Reguler pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh: tim BOS provinsi; atau. tim BOS kabupaten/kota;- Berkaca dari minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53 persen, maka pada tahun 2020 Kemendikbud mewajibkan sekolah mengirimkan laporan data penggunaan dana BOS sebagai bagian dari syarat pencairan dana BOS. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin siang 10/2/2020.“Kita ada tiga kali penyaluran, kalau Kemendikbud tidak menerima laporan BOS tersebut via online ke website pada tahap pertama dan kedua, yang ketiga tidak akan ditransfer,” tutur Nadiem dikutip dari siaran pers Kemendikbud. Namun, Nadiem juga menekankan bahwa laporan dana BOS tak hanya dikirimkan ke Kemendikbud saja, namun juga diperlihatkan kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu upaya peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah. Sehingga, sekolah wajib memublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses juga Agar Dana BOS Transparan, Kemendikbud Rancang Platform Teknologi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, dukungan akan diberikan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang melibatkan jejaring dari pemerintah daerah, yakni Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan begitu, Tito berharap kepala sekolah tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Siapkan platform teknologi Langkah lain yang juga dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dalam memantau penggunaan dana Bos ialah menyiapkan platform teknologi untuk perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS. Nadiem mengatakan platform teknologi penting digunakan untuk transparansi penggunaan dana BOS. “Ke depannya yang akan kami lakukan juga, yang saat ini sedang dalam proses perencanaan, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dari penggunaan dana BOS. Dan teknologi inilah yang akan kami gunakan untuk meningkatkan kualitas transparansi pengadaan dana BOS untuk semua sekolah di Indonesia,” ujarnya.
Mengenaiada sekolah yang tidak mencantumkan papan trasparansi penggunaan dana BOS-nya, dia akan mengecek langsung dan menegur kepala sekolah yang bersangkutan. "Mencantumkan papan informasi, wajib bagi setiap sekolah. Kalau ada yang tidak mencantumkan pasti akan saya tegur, biarkan masyarakat tahu jumlah dan penggunaan dana BOS.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pendidikan merupakan suatu hak yang diberikan Negara kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Peran negara dalam bidang penddikan tersurat dalam undang-undang yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu usaha kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas hidup masyarakat miskin yang cenderung rendah. Di mana hal tersebut diimplementasikan melalui satu program, yakni program Bantuan Operasional Sekolah BOS. Pada prinsipnya, program Bantuan Operasional Sekolah BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah BOS diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Dalam perencanaan program BOS, sekolah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah RKAS yang dibuat oleh guru, bendahara, kepala sekolah dan komite. RKAS dibuat setiap awal tahun anggaran yaitu bulan Januari, sehingga program sekolah jelas terencana, di mana RKAS dijadikan standar dalam kegiatan operasional program. Setiap anggaran yang akan dikeluarkan tercantum pada RKAS yang di dalamnya ada berbagai pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, misalnya pembiayaan transportasi guru dalam mengikuti sosialisasi tentang BOS, pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler dan pembelian alat peraga sebagai peningkatan kualitas pembelajaran. Namun ada kesenjangan yang terjadi antara RKAS yang telah dibuat dengan pelaksanaan sebenarnya, kesenjangan yang terjadi ini karena adanya kegiatan yang mendadak diluar prediksi ketika awal tahun RKAS komponen penggunaan BOS yang paling besar adalah 30% untuk pembayaran tenaga honorer, 25% untuk belanja barang jasa, 20% untuk kegiatan belajar mengajar, 15% kegiatan kesiswaan dan 10% untuk pemeliharaan gedung. Berdasarkan presentase diatas, memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana BOS sebagian besar digunakan untuk membayar tenaga honorer, sedangkan untuk kegiatan belajar mengajar berada di urutan ketiga. Ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menggunakan dana BOS sesuai dengan juklak. Karena memang pada nyatanya di lapangan, penggunaan dana BOS untuk pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, penerimaan murid juga masih dikenakan berbagai pungutan dengan berbagai alasan seperti renovasi gedung, untuk membeli peralatan pendidikan komputer, perbaikan pagar atau gerbang sekolah yang seharusnya hal ini tidak boleh transparansi dan akuntabilitas menjadikan penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan tujuan. Kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai satu solusi dari permasalahan tersebut, pemerintah bisa menyiapkan platform teknologi untuk perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana itu, permasalahan dalam pemanfaatan dana BOS juga bisa diatasi apabila para stakeholder pendidikan guru, kepala sekolah, siswa, orang tua murid, masyarakat ikut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan dana BOS. Sekolah harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah yang mudah diakses masyarakat. Hal itu akan sangat berpengaruh kepada efektifitas penggunaan dana BOS. Para pelaku pendidikan atau pihak lembaga pendidikan harus bisa kooperatif dan terbuka, asas transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan patokan dalam pengelolaan dana BOS. Para pemangku kebijakan pun harus tetap mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan, termasuk efektifitas dana BOS. Dengan begitu, dana BOS diharapkan dapat menunjang kualitas pendidikan sekolah penerima dan tentunya juga harus diiringi dengan pengelolaan serta pengawasan yang baik oleh para pihak yang terlibat. Lihat Kebijakan Selengkapnya
PapanInformasi Renana Penggunaan Dana BOS di Sekolah.cr. Download. Lihat Juga: Download Spanduk Perpisahan PPL Format CDR. Lihat Juga: Download Contoh Spanduk Lokakarya Format CDR. Lihat Juga: Download Spanduk Selamat Datang Asesor.cdr. Subscribe to receive free email updates:
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA BOS SDN 2 Bunutan, kab. Karangasem, Propinsi Bali Oleh Wiwit Kanti Mengunjungi sekolah ini sama dengan mendaki gunung, makin lama makin tinggi jalan yang harus di daki. Sepanjang jalan pemandangan indah terpampang dikanan kirinya dan udara sejuk pegunungan sangat terasa. Kadang kita melihat hamparan sawah dengan perbukitan di sisi kanan dan perkampungan penduduk berjejer rapi disisi kiri, berselang seling dengan hutan bambu. Berjarak sekitar 30 km dari kota Amlapura ibu kota sekolah ini terasa terpencil sekali. Berjumlah sebanyak 171 siswa, dimana 105 siswa diantaranya tergolong miskin. Pekerjaan orang tua siswa SDN 2 Bunutan ini rata-rata adalah petani. Sekolah ini berada disamping perbukitan yang hijau dan sebanyak 40 % siswa berasal dari balik bukit-bukit tsb. Sekitar 300 m jalan menjelang masuk sekolah ini, sarana jalannya telah lebih baik dibanding 5 tahun silam. Jalan yang semakin mendaki ini kini sudah dilapisi semen. Tak heran betapa sulitnya para siswa harus meniti jalan menuju sekolah yang rata-rataberjarak 3-4 km dari rumah siswa yang terletak di balik perbukitan itu. Sarana jalan yang harus ditempuhpun mungkin tidaklah mudah. Namun demikian kendala geografis dan sarana jalan yang dihadapi para siswa tidak menyurutkan para siswa untuk pergi sekolah. Tingkat kehadiran siswa adalah 95%, dipastikan hanya hujan lebat yang mengakibatkan jalanan licin dan harus melewati luapan sungailah yang menghalangi para siswa untuk pergi ke sekolah di balik bukit tsb. Menurut Kepala sekolah, motivasi siswa untuk pergi ke sekolah memang cukup besar. Sementara tingkat kehadiran guru sekitar 97%, walaupun jarak tempuh ke sekolah cukup jauh. Sebanyak 70% guru melakukan perjalanan ke sekolah tiap hari rata-rata 10-19 km. Itupun dilakukan para pahlawan pendidikan tersebut tanpa keluhan. Hanya satu permintaan mereka kepada para pembuat kebijakan dana BOS di Pusat, mungkinkah buku tulis dan alat tulis siswa dapat dibiayai dari dana BOS seperti sebelum th 2009? Mengingat kendala jarak tempuh dari tempat tinggal siswa untuk membeli buku/alat tulis ke toko terdekat sekitar 10 km. Sekolah ini pernah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di balai banjar/desa selama 23 bulan dr awal2004 sampai akhir 2005, karena keadaan bangunan sekolah sudah sangat rapuh dan rusak. Keprihatinan ini merebut simpati mendalam bagi sebuah LSM asing berbasis di Perancis yang bernama Yayasan Anak Indonesia, untuk memberi bantuan berupa membangun dan merehab 3 ruang kelas sebesar juta. Bersamaan dengan itu, sekolah ini tahun 2005 mendapat dana DAK sebesar juta. Kemudian sejak thn 2007 sampai sekarang , yayasan tsb juga memberi bantuan berbentuk beasiswa bagi siswa tidak mampu tapi berprestasi di sekolah ini. Beasiswa diberikan langsung kepada siswa sebanyak 3 orang, sebesar Rp. 180 ribu/siswa/ per 6 bulan. Tidak heran sekolah ini mendapat bantuan tsb, karena sang Kepala sekolah , Ida Wayan Suryana menerapkan aspek transparansi penggunaan dana yang didapat oleh sekolah ini. Penggunaan dana BOS Format BOS-11A dan pemberian dana bantuan lainpun ditempelkan di dinding luar, sehingga setiap warga sekolah bisa mengetahui dan membacanya dengan mudah. Selain itu, Kepala sekolah selalu mensosialisasikan walaupun sekolah gratis, tetapi masih ada yang harus ditanggung oleh orang tua dan masyarakatpun dapat mengerti bahwa yang gratis hanyalah biaya operasional sekolah. Sekolah ini juga mempunyai ”good practice” berupa Buku Serah terima dana BOS dari Kepala Sekolah setelah pencairan kepada Bendahara BOS. Kepala sekolah mengaku sangat ”khawatir” memegang dana tsb, terlebih karena penandatanganan pencairan dana BOS disana biasa dilakukan tanpa Bendahara. Pembukuan tersebut sangat sederhana , namun sangat jelas dan transparan bagi semua Guru dan Komite sekolah untuk melihatnya. Sementara di sekolah lain di Kab. Karangasem dan Denpasar yang dikunjungi, belum saya temukan hal seperti ini, bahkan di kebanyakan sekolah-sekolah yang pernah dimonitor sebelumnya , agak sulit menemukan guru yang mengetahui secara pasti jumlah nominal dana BOS di sekolahnya sendiri.
4 Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut: a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Dana BOS memang rawan penyimpangan. Peruntukan yang tidak sesuai, sampai pada prosedur pembelanjaan yang tidak selaras dengan peraturan dan petunjuk teknis bantuan dana pemerintah yang sudah ada. Banyak sekolah terpaksa harus mengembalikan dana BOS karena ditemukan kekeliruan dalam implementasi pembelanjaannya di sekolah. Tidak sedikit pula kepala sekolah yang harus hilir mudik memenuhi panggilan inspektorat, untuk klarifikasi atas penggunaan dana yang menjadi tanggung Operasional Sekolah atau BOS pada hakekatnya adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dimana program ini seperti tertuang dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan adalah memiliki tujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan siswa agar tetap memperoleh layanan pendidikan yang dana BOS tidak untuk pembiayaan personalia, artinya dana BOS tidak boleh diberikan untuk pembiayaan yang bersifat honorarium kepada personalia penyelenggara pendidikan. Guru maupun personalia sekolah tidak diperbolehkan menerima honorarium dari dana BOS. Artinya, dana BOS hanya diperuntukkan membiayai operasional sekolah mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru, pembiayaan daya dan jasa, barang habis pakai, pembiayaan kegiatan ulangan, pengadaan alat peraga, biaya perawatan, serta pembelanjaan komputer yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan pembelanjaan dana BOS disekolah antara lain adalah, tidak terencananya kegiatan pembelanjaan dana dengan baik, sehingga kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan asal-asalan dan tidak melalui kajian perencanaan yang matang. Inspektorat sering menengarai permasalahan ini saat mencoba mengaitkan antara pembelanjaan yang dilakukan dan perencanaan yang dibuat. Beberapa pembelanjaan kadang tidak dapat matching dengan perencanaan yang ada, berbeda jauh dengan program perencanaan pembelanjaan yang dibuat. Bahkan ada juga yang perencanaannya pun tidak dapat ditunjukkan atau tidak kadang juga ditemukan kalau toh ada perencanaan pembiayaan, prosedur penyusunan perencanaan pembiayaan sering tidak melalui tahapan dan kriteria penyusunan perencanaan belanja sekolah yang sudah ditentukan dalam petunjuk teknis pengelolaan bantuan pemerintah. Beberapa kasus yang terjadi, perencanaan dibuat sendiri oleh kepala sekolah atau orang-orang tertentu saja tanpa pelibatan unsur-unsur stake holder, guru, karyawan, komite sekolah, perwakilan siswa serta tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap sekolah. Sehingga produk perencanaan yang dibuatpun tidak terkaji dengan baik dan hanya atas dasar pemikiran orang-orang tertentu berikutnya adalah pelaksanaan pembiayaan yang tidak transparan. Kaidah transparansi penggunaan dana BOS ini sebenarnya mutlak wajib dilaksanakan oleh pengelola dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan informasi publik atas penggunaan dana bantuan pemerintah yang diterimanya. Model transparansi publik atas penggunaan dana BOS ini sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan metoda. Bisa saja sekolah memposting penggunaan dana secara periodik melalui media informasi website sekolah, papan informasi penggunaan dana BOS yang dipajang di tempat strategis di sekolah, laporan periodik kepada stake holder, guru karyawan, komite sekolah, tokoh pendidikan setempat, maupun leaflet yang dibagikan kepada orang tua murid, paguyuban kelas, dan bila mana perlu diberikan juga pada siswa terpilih agar siswapun mengetahui penggunaan dana BOS di sekolah untuk apa ini sangat penting, karena dana BOS yang jumlahnya cukup besar kadang memang rawan dengan penyimpangan dan penyelewengan. Sekolah yang melaksanakan pembiayaan dana BOS secara tertutup, sembunyi-sembunyi dan tidak terbuka, cenderung pelaksanaannya kurang tertib dan bisa saja memang dikondisikan agar tidak terlalu banyak pihak yang mencermati dan mengkritisi. Sikap keliru selama ini terhadap masalah tranparansi penggunaan dana BOS adalah banyak sekolah kelihatan transparan hanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan saja. Sekolah baru membukakan informasi penggunaan dana hanya bila dibutuhkan oleh inspektorat, BPK, BPKP, ataupun inpektorat jenderal kementerian yang sedang bertugas untuk mengaudit penggunaan dana BOS di sekolah. Padahal sebenarnya yang membutuhkan informasi tentang penggunaan dana BOS di sekolah justru publik, stake holder sekolah, komite, orang tua murid, guru karyawan, dan tokoh pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan sekolah. Keengganan sekolah memberikan akses informasi penggunaan dana BOS inilah yang sebenarnya mengganggu dan menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana BOS di suatu sekolah untuk meningkatkan kualitas transparansi penggunaan dana BOS tentunya menjadi penting mana kala potensi penyimpangan dan penyelewengan ini sepakat untuk diminimalisir. Penyelewengan biasanya lahir dari pola penggunaan dana yang tidak transparan. Bila keterbukaan terhadap publik ini dapat ditingkatkan maka potensi kebocoran dana dan penyimpangan dana akan lebih kecil dan bahkan mungkin menjadi nihil. 1 2 Lihat Kebijakan Selengkapnya tj5a.papan informasi penggunaan dana bos
